GALAGALA.ID, Jakarta,-Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada hari Senin (17/11) untuk berkoordinasi dan meminta arahan terkait pengawasan anggaran daerah. Pertemuan ini dilakukan bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI.
Bupati Reynaldy menjelaskan bahwa inisiatif kunjungan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Subang terhadap transparansi dan keterbukaan kinerja.
“Betul, jadi hari ini inisiatif dari saya, bahwasanya kita di pemerintah daerah Kabupaten Subang ingin menggali beberapa potensi. Kita terbuka terhadap siapapun untuk mengetahui kondisi yang ada di Kabupaten Subang,” ujar Bupati Reynaldy.
“Sengaja kami datang ke sini untuk meminta arahan dan koordinasi terkait hal-hal yang ada di Kabupaten Subang.”lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subang menyampaikan meskipun Kabupaten Subang menghadapi pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360 miliar dari pemerintah pusat, pihaknya menjamin bahwa tiga sektor utama tidak akan terganggu secara anggaran.
“Dengan adanya pemangkasan TKD 360 miliar, kita tetap memegang teguh bahwa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah elemen yang tidak boleh terganggu. Bahkan tadi kita buka kok dengan tim KPK,” tegasnya.
Komitmen transparansi ini ditunjukkan dengan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Subang dalam memaparkan seluruh aliran uang, pembangunan, hingga masalah-masalah yang belum terselesaikan. Bupati Reynaldy menyebutkan bahwa pihaknya membahas secara rinci beberapa isu, termasuk aliran dana dan rencana pembangunan di Kabupaten Subang, kondisi dana hibah, pemanfaatan aset pajak, mulai dari pajak air tanah hingga pajak parkir, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum selesai dan pemanfaatan aset daerah, termasuk tempat usaha yang berdiri di lahan Pemda namun belum membayar retribusi.
Lebih lanjut, Bupati Reynaldy secara aktif meminta KPK untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Subang.
“Sengaja saya datang ke KPK itu ingin menunjukkan, bahkan kami minta ke KPK — silakan kontrol, tolong lihat pekerjaan kami di Subang. Andai kata ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, mohon dikontrol juga,” pintanya.
Ia menambahkan bahwa membawa serta beberapa kepala dinas bertujuan agar mereka dapat mendengarkan langsung arahan dari KPK, khususnya terkait perbaikan di sektor Bapenda, PUPR, dan perizinan.(yop/redal)***
