GALAGALA.ID, Jakarta,- Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan sebanyak 228 ribu lebih penerima bantuan sosial (bansos) dicoret dari daftar penerima setelah terdeteksi bermain judi online (judol). Data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Data ini kami peroleh dari PPATK, setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos,” kata Syaifullah usai meninjau Sekolah Rakyat SRMP 9 di Kompleks Wyataguna Bandung, Sabtu (9/8/2025) malam kepada wartawan
Ia menyebut saat ini Kementerian Sosial masih mendalami sekitar 375 ribu nama lainnya dalam daftar tersebut. Proses verifikasi mencakup penelusuran latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi para penerima.
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Bila tidak sesuai, akan kami coret,” ujarnya.
Syaifullah menegaskan, pembenahan data bansos menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.
“Dengan Inpres ini, kita sedang konsolidasi, data bansos terus kami mutakhirkan. Salah satu caranya adalah memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” katanya.
Respons Temuan 35 Angota DPRD Terima Bansos
Terkait laporan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa subsidi upah, Syaifullah mengaku hal itu baru terdeteksi setelah konsolidasi data bersama PPATK dimulai pada Februari 2025. Ia memastikan temuan tersebut akan ditindaklanjuti.
“Kami proaktif, tidak hanya dengan PPATK tapi juga pemerintah daerah dan bank penyalur. Kalau masyarakat ingin menyanggah atau mengusulkan nama penerima, bisa melalui aplikasi Cek Bansos,” ujarnya.
Syaifullah juga mengajak masyarakat dan media massa untuk turut mengawasi penyaluran bansos.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Silakan sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti. Mari kita pastikan bansos ini diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” tuturnya.
